Pers sebagai Kontrol Sosial

PERS SEBAGAI KONTROL SOSIAL

Di negara-negara maju, pers tidak hanya berfungsi dalam kaitan dengan informasi belaka, melainkan juga telah menjadi kekuatan keempat (fourth estate).

Dalam perkembangan pers di seluruh dunia, pers sangat berperan sebagai alat perubahan sosial dan alat pembaharuan masyarakat. Tak dapat dipungkiri, pers sangat berperan dalam pembentukan pendapat umum. Hal yang paling sederhana terjadi adalah pemberitaan perihal rekaman video Briptu Norman Kamaro yang membentuk pendapat umum. Lebih jauh lagi, pers memiliki peranan yang sangat besar dalam melakukan kontrol sosial; terutama di negara yang menerapkan sistem pemerintahan demokratis.

Pelaksanaan fungsi kontrol sosial oleh pers sebagian besar ditujukan kepada pemerintah dan aparat negara. Karenanya, fungsi ini selalu membela kepentingan masyarakat (watch dog of the public interest). Namun, sesungguhnya kontrol sosial ini juga dapat diberikan kepada masyarakat sebagai bagian dari sistem kemasyarakatan.

Kontrol sosial pers merupakan salah satu fungsi pers yang sangat penting terutama di negara yang menerapkan sistem pemerintahan yang demokratis. Fungsi pers sebagai sarana kontrol sosial selanjutnya dinyatakan tegas oleh pemerintah dalam UU Pers No. 40 tahun 1999.  Melalui pasal 3 ayat (1), pers nasional berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.  Itu berarti selain sebagai media yang memiliki kebebasan untuk mencari dan menyebarkan informasi, pers juga memikul tanggung jawab sebagai penjaga demokrasi dengan aktif melakukan pengawasan terhadap lingkungan di manapun ia berada.

Di Indonesia, kebanyakan pelaksanaan kontrol sosial lebih diarahkan pada pemerintah dan aparatnya karena terkait dengan masalah pembangunan. Misalnya, pembangunan tol tengah di kota Surabaya ataupun pembangunan gedung baru DPR-RI.

Namun pengertian kontrol sosial saat ini telah dipersempit, yakni hanya dipergunakan untuk mencari kesalahan dan kelemahan seorang pejabat atau instansi tertentu. Sebaliknya, pejabat atau instansi tertentu itu juga tertutup dari pers sehingga memancing pers untuk menyoroti kebijakan instansi tersebut lebih dalam lagi.

Di sisi lain, sebagian pers di Indonesia masing menggantungkan diri pada bantuan pemerintah sehingga pers cukup berhati-hati dalam melakukan kontrol sosial. Bukan hanya bantuan pemerintah, namun kepemilikan modal juga membuat pers kurang bijaksana dalam menjalankan fungsi ini. Contoh: Metro TV terhadap informasi kebijakan pemerintah dan TVOne yang cenderung menghindari pemberitaan Lumpur Sidoarjo (catatan: Harian Surabaya Post tidak pernah menyebut Lumpur Lapindo).

Pelaksanaan kontrol sosial sangat penting bagi sebuah negara demokrasi. Namun pers perlu lebiih dewasa dan tidak mengarah pada pencermatan pribadi maupun instansi tertentu, melainkan lebih terarah untuk kepentingan bersama. Dengan demikian, pers juga akan terhindar dari fitnah.

About fannylesmana4communication

I'm a special and simple person. Reading is my habit that I always do in every single time that I have... Novel is the one I love. That's I want to share in this blog is just a little bit that I have known about communication (and journalism also).
This entry was posted in Jurnalistik Dasar. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s